22 July 2016

Anak Berhadapan dengan Hukum




Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga, dosen saya memberikan tugas untuk membuat poster sesuai dengan tema yang telah dibagikan per kelompok. Kebetulan kelompok saya mendapatkan tema Anak Berhadapan dengan Hukum.
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berumur 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi tindak pidana.
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah termuat dengan lengkap mengenai proses dan hak-hak yang diperoleh anak selama proses peradilan.
Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.
Hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orangtua, memperoleh pendidikan, dll.
Sedangkan hak anak yang sedang menjalani masa pidana yakni mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di dalam UU nomor 11 tahun 2012 juga dijelaskan mengenai proses diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Syarat diversi ialah anak diancam dijatuhi pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
Berbicara mengenai kalimat poster bertemakan Anak Berhadapan dengan Hukum yang saya dan kelompok saya pilih adalah “JANGAN PENJARAKAN KAMI ! Anak Pelaku Kejahatan adalah korban dari lingkungan”

Kata-kata tersebut dipilih karena menurut kami, anak usia di bawah 18 tahun tidak selayaknya untuk di penjara karena, mereka merupakan korban dari lingkungan yang tidak bersahabat. Disini kami menekankan Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini juga telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012. Namun, sangat disayangkan saat ini jumlah LPKA di Indonesia hanya terdapat 20-an unit, yang lebih memprihatinkan sekitar 59,31% anak yang berhadapan dengan hukum harus berbagi tempat dengan narapidana dewasa.  
Setelah poster tersebut dipresentasikan di depan dosen, terdapat perubahan kalimat “JANGAN PENJARAKAN KAMI” menjadi “JANGAN HUKUM KAMI” sebelum akhirnya dibingkai dan dikumpulkan kepada dosen sebagai nilai akhir untuk UAS. 
 

Gambar poster yang kami buat terispirasi dari cover buku “Kriminalisasi Anak” milik Hadi Supeno. 


Big thanks to Mas Satrio yang sudah meluangkan waktunya untuk membuatkan poster :)